Ir. Suyono Sosrodarsono, DR.h.c (Delft): Beras, It’s Not Just A Commodity

Ir. Suyono Sosrodarsono, DR.h.c
Ir. Suyono Sosrodarsono, DR.h.c

Ir. Suyono Sosrodarsono. DR.h.c (Delft) lahir di Madiun, Jawa Timur tanggal 3 Maret 1926. Beliau pernah menjabat sebagai menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Pembangunan IV (1983–1988) yang dipimpin Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Dalam masa penugasan tersebut pemerintah tengah melaksanakan Pembangunan Lima Tahun ke-IV (Pelita) yang berlangsung sejak 1 April 1984 s.d.31 Maret 1989.

Suyono Sosrodarsono, masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung pada tahun 1948, yang kemudian berubah menjadi ITB pada tahun 1959. Ia masuk Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Tinggi (SMT, sekarang namanya SMU) di Malang, Jawa Timur pada tahun 1947. Sejak 1945 ia bergabung dengan pasukan pelajar yaitu : Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP–Jawa Timur). Pada tahun 1947, ia jatuh sakit dan dirawat selama tiga bulan di Rumah Sakit Tentara di Malang. Setelah sembuh dan keluar dari rumah sakit, ia menyiapkan diri untuk ikut ujian akhir SMT/SMU pada akhir tahun 1947, yaitu Ujian Negara pertama yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1945, ia memang sudah duduk di kelas tiga Koto Chu Gakko atau Sekolah Menengah Tinggi (SMT/SMU).

Setelah lulus, ia berhasrat untuk mengikuti pendidikan teknik di Fakultas Teknik di Yogjakarta, akan tetapi setelah Malang di duduki tentara Belanda sulit bagi para pemuda Indonesia untuk melewati garis demarkasi menuju daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia. Untuk tetap tinggal di Malang, keadaan tidak aman bagi para pemuda, apalagi yang pernah ikut berjuang bersenjata. Maka, ia putuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi teknik di Bandung yaitu yang pada waktu itu bernama Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung.

Fakultas ini bersama Fakultas MIPA Universitas Indonesia di Bandung dalam tahun 1959 menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Fakultas teknik tersebut menganut sistem Continental dengan kurikulum untuk lima tahun dan lulusannya berhak untuk langsung mengikuti program doktor. Setelah menjadi ITB, sistem yang dianut adalah sistem Anglo Saxon dengan kurikulum untuk empat tahun. Dosen–dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia sampai tahun 1955, dosen-dosennya terdiri dari orang–orang Belanda dan Indonesia, diantaranya tiga orang professor Indonesia yaitu Prof. Roosseno, Prof. Sedyatmo dan Prof. Loa.

Setelah menamatkan pendidikan Teknik Sipil pada tahun 1955, Suyono bergabung dengan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dan ditempatkan di Jawatan Perumahan Rakyat pada tahun 1955.Pada waktu itu, Indonesia masih menganut “demokrasi liberal”. Situasi politik belum sepenuhnya stabil, sehingga menteri-menteri sering ganti. Ada yang bertugas setahun atau bahkan enam bulan saja. Pemerintah saat itu lebih fokus pada Nation dan Character Building serta upaya-upaya untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri. Untuk mendukung usaha tersebut pemerintah lebih banyak membangun “proyek-proyek mercusuar” yang kini ternyata menjadi ikon kebanggaan bangsa seperti : Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, Gedung Conefo (sekarang gedung DPR-MPR), Masjid Istiqlal, Monas dan lainnya.

Bertugas sekitar empat tahun di Jakarta pada tahun 1959, Suyono ditugaskan menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan saat itu sangat luas sekarang menjadi 4 (empat) provinsi yaitu : Lampung, Bengkulu, Bangka-Belitung dan Sumatera Selatan. Meskipun pada awalnya sempat kaget atas penugasan penting dan meliputi daerah yang begitu luas yang dipercayakan kepadanya, dalam perjalanannya kemudian ia mengerti esensi tugas yang diberikan kepadanya.

Saat itu kondisi daerah-daerah di Sumatera Selatan belum sepenuhnya aman karena gejolak bersenjata (PRRI–Semesta). Masih ada satu batalion di daerah Lahat dan Bengkulu yang belum menyerah sehingga menggangu keamanan di wilayah tersebut. Pengalaman Suyono dalam memegang senjata yang diperoleh saat bergabung dengan TRIP, Jawa Timur rupanya menjadi salah satu pertimbangan penugasannya di Sumatera Selatan.

Di Sumatera Selatan Suyono bertugas membina serta mengawasi pelaksanaan tiga proyek irigasi (yang untuk waktu itu merupakan proyek-proyek irigasi yang besar yaitu di Lampung, daerah Komering Hulu dan daerah Lubuk Linggau) serta pekerjaan jalan Nasional maupun jalan Propinsi sebagai prasarana penunjang pengembangan daerah–daerah yang ekonomi cukup maju, dan melaksanakan proyek yang merupakan permulaan upaya pengembangan daerah rawa. Lain dari pada itu, Suyono mendapatkan petunjuk dari pimpinan Departemen Pekerjaan Umum untuk mengembalikan berfungsinya secara efektif kantor pusat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Selatan yang karena pergolakan politik dan bersenjata kurang dapat berfungsi atau bekerja efektif.

“Penugasan dari tahun 1959 sampai pertengahan tahun 1963 ternyata sangat berguna bagi pengembangan karir saya selanjutnya. Kesempatan terjun langsung kelapangan membuat saya banyak belajar, mencermati proses, mengamati gerak-gerik air, sifat-sifatnya, cara bergeraknya dan daya rusaknya.Saya melakukan observasi dilapangan dan tidur di dekat proyek. Di lapanganlah para insinyur akan melihat dan terlibat dalam penanganan masalah, melaksanakan dalam praktek ilmunya yang ada kalanya tidak sama dengan apa yang kita pelajari dalam textbook. Saya juga bekerja sambil belajar, melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan. Belakangan saya semakin memahami bahwa seorang insinyur sipil baru dapat bekerja “secara mantap” jika pernah bekerja dilapangan”, papar mantan Vice President International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) mengenang masa-masa penugasannya di Sumatera Selatan beberapa puluh tahun yang lalu.

Setelah penugasan di Sumatera Selatan, karirnya maju pesat. Suyono kemudian dipercaya menduduki berbagai jabatan penting seperti : Kepala Direktorat Tata Bangunan Departemen PU (1963-1964) yang mengkoordinasikan jawatan planologi, jawatan Perumahan Rakyat dan jawatan gedung-gedung negeri.

Pemimpin penyelenggaraan Komando Proyek Banjir Jakarta/Kopro Banjir (1964) dan Pembantu Menteri Departemen Pengairan Dasar Bidang Perencanaan (1964-1966). Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pengairan Departemen PU, dengan surat keputusan yang ditanda tangani Presiden Soekarno. Jabatan tersebut ia pegang dari tahun 1966 s.d. 1982 atau selama 16 tahun. Setelah itu, bertugas setahun (1982-1983) sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Menteri Pekerjaan Umum yang bertugas sejak tahun 1983 s.d. 1988.

Suyono beruntung karena dalam rentang panjang perjalanan karirnya sempat bertemu, mengenal dan terlibat selama sebelas tahun dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno dan dua puluh dua tahun dalam masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Perkenalan dan pertemuan pertamanya langsung dengan Presiden Soekarno terjadi saat ia dan beberapa insinyur muda dipanggil dan diajak berdiskusi di teras belakang Istana Merdeka. Pertemuan tersebut dikenangnya berlangsung sangat akrab. Bung Karno menemui para insinyur muda sudah berpakaian lengkap tetapi masih tanpa pici dan berkaos kaki tanpa sepatu untuk membahas persiapan penyelenggaraan Asean Games. Dengan bahasa yang bercampur bahasa Indonesia dan Belanda, saat itu para insinyur muda, termasuk Suyono diajak membicarakan persiapan pembangunan Gelora Bung Karno yang direncanakan akan menjadi ajang perhelatan event olahraga akbar masyarakat Asia, Asean Games. Pertemuan membahas perencanaan awal, akan tetapi dalam proses selanjutnya, Suyono tidak ikut terlibat karena dipindah tugaskan ke Sumatera Selatan.

Penugasan lain yang melekat dalam ingatannya adalah pertemuan kedua dengan Presiden Soekarno yang saat dia ditugaskan sebagai Pemimpin Komando Penanganan Proyek Banjir (Kopro Banjir). Sebagai pemimpin komando, ia dengan diantar oleh Menteri Soeprajogi, diberi petunjuk langsung oleh Presiden Soekarno dan diberi wewenang penuh, antara lain, untuk membongkar trotoar yang “lubangnya” menyumbat aliran air sehingga menyebabkan genangan di jalan.

“Dari awal saya sudah diberi penjelasan bahwa ini bukan tugas biasa. Kata komando diberikan untuk menegaskan bahwa saya sebagai pimpinan memiliki wewenang penuh untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu tanpa harus meminta persetujuan pihak terkait. Asal tidak sesuai, menggangu dan mengakibatkan genangan atau banjir, bongkar saja. Setelah itu, tugas membereskannya diserahkan kepada instansi yang punya tugas dan kewenangan untuk memperbaikinya. Sekian tahun yang lalu, yaitu tahun 1964, saya sudah diberi tahu (bahkan oleh Bapak Presiden langsung) bahwa jalan aspal yang tergenang air yang mengandung lumpur selama kira-kira 24 jam, apalagi di lewati kendaraan secara intensif, akan rusak berlubang. Saya menyampaikan hal ini karena masalah tersebut masih relevan dewasa ini”.

Selanjunya dijaman Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, karir Suyono makin berkilau. Dalam masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan nasional ditahun 1966, anggaran Direktorat Jenderal adalah NOL (kecuali dana untuk gaji pegawai).

“Sempat terjadi perdebatan apakah pemerintah akan mulai melaksanakan Pelita I ditahun 1967, 1968 atau tahun 1969. Disatu sisi ada tuntutan agar pembangunan disegerakan, namun disisi lain ada kekhawatiran bahwa kalau dipaksakan pelaksanaannya pemerintah tidakcukup siap karena saat itu belum punya data yang diperlukan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Presiden Soeharto memutuskan bahwa Pelita I akan dimulai pada 1 April 1969 dan dalam tahun 1967 serta tahun 1968 mengumpulkan data seadanya untuk mempersiapkan Repelita. Sasaran utamanya adalah pangan, sandang, dan papan. Segala cara, daya dan upaya dikerahkan secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tersebut. Direktorat Jendral Pengairan sebagai organisasi baru yang masih mengalami kekurangan personil, siap tidak siap, harus siap mendukung program pemerintah dengan mengenjot pembangunan proyekproyek pengairan (Proyek irigasi, pengembangan rawa dan pengamanan sungai) yang mendukung program prioritas tersebut”.

Perubahan cepat yang (relatif) mendadak ini diakui Suyono sempat menimbulkan situasi ketidaksiapan terutama terkait kesiapan sumber daya manusia. Banyaknya proyek-proyek jaringan rehabilitasi dan pembangunan irigasi serta bendungan baik yang bersumber dari Anggaran Negara maupun bantuan berupa pinjaman dan hibah dari lembaga dan negara asing, membuatnya berpikir dan bekerja ekstra. Menyadari keterbatasan jumlah SDM dibidang-bidang yang sangat dibutuhkan tersebut, Suyono berinisiatif merekrut tenaga-tenaga baru, termasuk bahkan para mahasiswa senior.

“Pemerintah saat itu sedang fokus menggarap penyediaan pangan, sandang, papan rakyat. Pangan terutama padi, kedelai, jagung jelas perlu air sebagai faktor penunjangnya. Kalau ingin meningkatkan produksinya tak terhindarkan banyak proyek yang dikebut pengerjaannya, sementara tenaga dengan keahlian yang dibutuhkan jumlahnya terbatas. Meskipun sempat dikritik teman-teman sejawat, saya memutuskan mengirim tenaga-tenaga muda untuk belajar ke luar negeri, ke Belanda, Canada, India, Inggris dan lainnya. Saya jalan terus karena yakin bahwa masalah human investment menyangkut kesiapan kita dalam jangka panjang, bukan semata masalah hari ini saja. Misalnya melalui program yang dijalankan selama 10 tahun ini saya dapat mengirim 400 orang lebih untuk belajar ke Belanda. Dengan belajar di luar negeri mereka akan punya wawasan, ilmu dan cakrawala yang lebih luas, sesuatu yang diperlukan oleh pemimpin. Perlu dicatat juga bahwa semua biaya sekolah tersebut berupa hibah, bukan loan, jadi aman tidak meninggalkan hutang. Saya senang melihat hasilnya, karena cukup banyak yang sekolah keluar itu menduduki jabatan-jabatan strategis di Kementerian PU Pusat maupun di daerah-daerah”, ungkapnya bangga.

Disamping itu, Suyono juga mengambil prakarsa bersama Prof. Ir. Suryono (Pada waktu itu Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya) mendirikan Jurusan Teknik Pengairan untuk mendapatkan tenaga ahli khusus dalam teknik pengairan dalam arti kata luas. Mengenang penugasan dan kerja kerasnya dalam rangka menjadikan Indonesia swasembada beras, Suyono begitu bersemangat.

Ia mengaku sangat terkesan akan pesan Presiden Soeharto terkait penanganan pangan saat itu, khususnya beras. Pak Harto sempat menekankan pada jajarannya agar khusus tentang beras, jangan sampai impor. Kenapa? Karena berbeda dengan bahan pangan lainnya, beras/padi bagi rakyat Indonesia bukan sekedar suatu komoditi, tapi ada kaitan dengan budaya bahkan agama yang melekat dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Seperti kaitan dengan cerita Dewi Sri, upacara keagamaan di Bali, acara–acara tradisional di daerah– daerah lain dan lain sebagainya.

“Pada Repelita I dan Repelita II kami fokus pada upaya rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi dan bendungan yang sudah ada. Sedangkan pada Pelita- Pelita selanjutnya dilanjutkan dan dimulai pembangunan jaringan irigasi baru dan beberapa bendungan besar baru. Melalui program yang digagas Prof. Widjoyo Nitisastro (Ketua Bapenas saat itu) yang dikenal sebagai arsitek perekonomian Orde baru, secara serentak dan terintegrasi dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan Indonesia swasembada beras. Persiapan yang matang, detail dan cermat disiapkan tak hanya menyangkut irigasi, tapi termasuk hal–hal lain wewenang instansi lain seperti: bibit, pupuk, pestisida, lantai penjemuran gabah, pabrik pengilingan hingga ketersediaan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk menjamin keberhasilan pencapaian program dam target-targetnya. Berbagai instansi dikoordinasi secara ketat pelaksanaan programnya tidak saja di instansi–instansi pusat, tetapi juga di daerahdaerah. Semua detail disusun sangat cermat sehingga semua pihak yang terlibat dapat saling mendukung dan bekerjasama dengan satu tujuan. Karena sistem ketatanegaraan yang memungkinkan, Line of command yang jelas dan tegas,” tuturnya sambil menguraikan dengan detail berbagai upaya yang dilakukan jajaran pemerintah untuk menjaga tercapainya komitmen bersama tersebut.

Keberhasilan Swasembada beras dalam tahun 1984 mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia dibawah PBB. Sebuah prestasi besar bagi bangsa Indonesia. Penghargaan lain yang diraih Indonesia adalah penghargaan dalam dua bidang prioritas gagasan Presiden Soeharto yang dimulai dalam Repelita II yaitu bidang kesehatan (Puskesmas, Bidan Desa, Posyandu dan lain-lainnya) oleh WHO dan penghargaan dalam bidang pendidikan (sampai ke desadesa) oleh UNESCO.

Dalam pembicaraan selanjutnya, kami menyingung masalah makin banyak dan masifnya bencana yang diakibatkan oleh air di Indonesia. Hal ini menjadi relevan mengingat pengalaman panjang beliau di bidang ini.

“Kalau pada musim hujan, sungai-sungai sering mengalami banjir, menyebabkan bencana banjir bagi masyarakat, sedangkan pada waktu kemarau sungaisungai sering mengalami kekeringan menyebabkan masyarakat kekurangan air untuk berbagai keperluan, maka tidak perlu seorang ahli hydrologi untuk menjawab sebab-sebabnya, tapi orang-orang awam pun tahu yaitu disamping hujan keras, seperti diketahui, penyebabnya ialah rusaknya (longsor/gundulnya) daerah aliran sungai bagian hulu (Upper Watershed). Di kota-kota besar yang mengalami urbanisasi besar-besaran sehingga penduduk pendatang menempati tidak di pinggir sungai, tetapi di dalam area sungai, menyebabkan sungai-sungai menjadi sempit. Ditambah dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai atau ke saluran drainasi yang dilakukan boleh dikatakan setiap hari, sungai itu dapat menyebabkan banjir atau saluran drainasi tersumbat menyebabkan genangan. Lain dari pada itu, ada fenomena yang relative baru yaitu naiknya muka air laut yang menyebabkan genangan di daerah pantai (yang juga disebut rob) atau menghambat kelancaran mengalirkan air sungai ke laut sehingga menyebabkan genangan juga. Hal-hal tersebut sudah diketahui oleh masyarakat umum”, pesan mantan pemimpin komando proyek Banjir Jakarta itu.

Lalu apa pandangannya mengenai bidang keteknisipilan, khususnya semakin berkurangnya peminat studi teknik sipil yang membuat Indonesia kekurangan insinyur teknik sipil? “Mungkin ALSI sebagai wadah para alumni teknik sipil ITB, perlu memperkenalkan ilmu teknik sipil ke sekolah-sekolah dengan memperlihatkan gambargambar menarik atau dengan tayangan. Menunjukkan kepada anak-anak yang segera akan memasuki bangku kuliah mengenai bidang keteknisipilan lengkap dengan karya-karya hebat yang dihasilkannya sehingga akan semakin banyak anak-anak muda yang tertarik masuk dan mengeluti bidang ini. Bisa saja mereka tidak mau masuk karena tidak tahu bidang-bidang yang bisa digarap dan prospeknya yang cerah. Berbagai inovasi dan kemanfaatan ilmu sipil yang ada di Indonesia maupun luar negeri perlu kiranya terus dikampanyekan, agar anak-anak punya pengetahuan yang lengkap. Lakukan cara dan pendekatan yang pas agar teknik sipil tidak dianggap ilmu yang kuno dan tidak laku dijual”, pungkas ahli lulusan teknik sipil yang juga aktif diberbagai yayasan yang bergerak dibidang pendidikan ini menutup wawancara.

sumber: http://alsi-itb.org/ir-suyono-sosrodarsono-dr-h-c-delft/